Keterbukaan keuangan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah sebuah kota. Kota Depok, sebagai salah satu kota yang terus berkembang di Indonesia, juga memiliki komitmen untuk meningkatkan transparansi keuangan. Namun, sejauh mana transparansi tersebut sudah terwujud?
Menurut Budi Santoso, seorang pakar keuangan publik, mengungkap keterbukaan keuangan kota seperti Depok merupakan langkah awal yang sangat penting. “Dengan keterbukaan keuangan, masyarakat dapat mengawasi pengelolaan keuangan publik secara lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat beberapa hambatan yang menghalangi terwujudnya transparansi keuangan yang diinginkan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya transparansi keuangan. Hal ini juga disampaikan oleh Maria, seorang aktivis masyarakat Depok. “Masyarakat masih belum sepenuhnya menyadari pentingnya mengawasi keuangan publik. Sehingga, pemerintah perlu terus memberikan edukasi dan informasi mengenai hal ini,” jelasnya.
Pemerintah Kota Depok sendiri telah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan keterbukaan keuangan. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan laporan keuangan secara berkala dan transparan. Hal ini diungkapkan oleh Walikota Depok, Idris Abdul Somad. “Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi keuangan, agar masyarakat dapat melihat dan mengawasi penggunaan anggaran secara lebih baik,” tuturnya.
Meskipun demikian, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai tingkat transparansi keuangan yang diinginkan. Hal ini juga disampaikan oleh Yuni, seorang warga Depok. “Kami berharap pemerintah dapat lebih proaktif dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan publik. Sehingga, masyarakat dapat lebih percaya dan terlibat dalam pengawasan,” paparnya.
Dengan demikian, mengungkap keterbukaan keuangan Kota Depok memang merupakan langkah penting yang perlu terus ditingkatkan. Transparansi keuangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga merupakan hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran publik. Sejauh mana transparansi tersebut akan terwujud, tentu akan bergantung pada komitmen dan kerjasama semua pihak terkait.