Pemeriksaan pelaksanaan APBD Depok memiliki peran penting dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disetujui oleh pemerintah daerah benar-benar digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Depok, Bambang Suharto, pemeriksaan tersebut dilakukan secara rutin untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. “Pemeriksaan pelaksanaan APBD Depok penting dilakukan guna mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dan memastikan efektivitas program-program pembangunan yang telah direncanakan,” ujar Bambang.
Lebih lanjut, pemeriksaan tersebut juga dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan atau pelanggaran yang mungkin terjadi selama pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, pemeriksaan pelaksanaan APBD Depok dapat menjadi instrumen penting dalam pengawasan keuangan daerah.
Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, pemeriksaan pelaksanaan APBD merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. “Dengan adanya pemeriksaan tersebut, diharapkan dapat mengurangi potensi korupsi dan penyelewengan anggaran di tingkat daerah,” ujar Yustinus.
Dalam konteks pemeriksaan pelaksanaan APBD Depok, peran BPKP sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab dalam melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara sangatlah penting. BPKP memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk pelaksanaan APBD.
Dengan demikian, pemeriksaan pelaksanaan APBD Depok tidak hanya menjadi formalitas belaka, tetapi merupakan bagian integral dari upaya untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan akuntabel. Dengan adanya pemeriksaan tersebut, diharapkan dapat tercipta tata kelola keuangan daerah yang baik dan berdaya guna bagi pembangunan daerah secara keseluruhan.