Pentingnya Audit Keuangan Publik Depok dalam Menjaga Integritas Pengelolaan Keuangan Daerah


Audit keuangan publik merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah, terutama di Kota Depok. Menurut pakar keuangan publik, Dr. Bambang Riyanto, audit keuangan publik adalah proses pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pentingnya audit keuangan publik dalam konteks Depok tidak bisa dianggap remeh. Dengan adanya audit keuangan publik, kita bisa memastikan bahwa dana publik yang digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat benar-benar digunakan dengan efisien dan transparan. Hal ini sejalan dengan visi Kota Depok untuk menjadi kota yang bersih, tertib, dan berwibawa.

Menurut data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil audit keuangan publik di Kota Depok beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa masih terdapat temuan-temuan yang perlu diperbaiki. Hal ini menunjukkan pentingnya terus melakukan audit keuangan publik secara berkala dan menyeluruh.

Dalam sebuah wawancara, Walikota Depok, Mohammad Idris, mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas audit keuangan publik di Kota Depok. “Kami akan terus bekerja sama dengan BPK dan instansi terkait untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Depok berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan,” ujar Mohammad Idris.

Tak hanya itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Yudi Ramdan, juga menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi dan mengawal proses audit keuangan publik. “Masyarakat harus aktif dalam memberikan masukan dan feedback terhadap hasil audit keuangan publik agar proses akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah semakin terjamin,” ujar Yudi Ramdan.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa audit keuangan publik memegang peranan penting dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Kota Depok. Semua pihak, mulai dari pemerintah, BPK, hingga masyarakat, perlu bekerja sama dalam upaya untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien.