Audit pengelolaan aset memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi pemerintahan Kota Depok. Dalam melakukan audit ini, para auditor akan mengevaluasi pengelolaan aset yang dilakukan oleh pemerintah kota, mulai dari pengadaan, pemeliharaan, hingga pengalihan aset.
Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), audit pengelolaan aset merupakan langkah krusial untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pemerintahan. Dengan adanya audit ini, semua kegiatan yang berkaitan dengan aset akan terdokumentasi dengan baik dan transparan.
Dalam konteks Kota Depok, Bambang menambahkan bahwa audit pengelolaan aset akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi potensi risiko korupsi yang mungkin terjadi. “Dengan adanya audit pengelolaan aset, pemerintah dapat lebih mudah mengawasi dan mengontrol penggunaan aset secara tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Tak hanya itu, audit pengelolaan aset juga dapat memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Choirul Anwar, pakar tata kelola pemerintahan dari Universitas Indonesia, yang menekankan pentingnya audit sebagai instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.
Dengan demikian, audit pengelolaan aset bukan hanya sekedar kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Depok perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap proses audit pengelolaan aset guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan.