Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pengawasan keuangan Otonomi Khusus (Otsus) Depok. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara, pemerintah harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk Otsus Depok digunakan secara efisien dan transparan.
Menurut Dr. Bima Arya, Wali Kota Depok, “Pemerintah harus hadir sebagai pengawas yang aktif dalam pengelolaan keuangan Otsus Depok. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Depok.”
Pengawasan keuangan Otsus Depok juga perlu melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta masyarakat setempat. Menurut Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Indonesia, Prof. Dr. Haryadi Sarjono, “Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawasi penggunaan dana Otsus Depok. Dengan melibatkan masyarakat, akan lebih mudah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana yang biasa terjadi dalam kegiatan pemerintahan.”
Pemerintah juga perlu meningkatkan keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan Otsus Depok. Dengan memberikan akses yang lebih luas kepada publik, masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan dana tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ahli Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Margarito Kamis, “Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan Otsus Depok. Pemerintah harus siap untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil terkait penggunaan dana Otsus.”
Dengan adanya peran pemerintah yang aktif dalam meningkatkan pengawasan keuangan Otsus Depok, diharapkan penggunaan dana tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Depok. Sehingga, terciptanya tata kelola keuangan yang baik dan transparan dapat menjadi landasan yang kuat bagi kemajuan Kota Depok ke depan.