Pemeriksaan Keuangan Negara memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas di setiap daerah, termasuk di Kota Depok. Menurut BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia), pemeriksaan keuangan negara bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efisiensi pengelolaan keuangan negara.
Di Kota Depok, peran pemeriksaan keuangan negara sangatlah vital dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Kepala BPK RI, Agung Firman Sampurna, “Pemeriksaan keuangan negara bukan hanya sekadar alat kontrol, tapi juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan negara.”
Salah satu hasil pemeriksaan keuangan negara di Kota Depok adalah penemuan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur. Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto, “Temuan BPK RI harus dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan agar pengelolaan keuangan negara di Kota Depok dapat lebih baik dan akuntabel.”
Pemeriksaan keuangan negara juga dapat memberikan rekomendasi dan rencana aksi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas. Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, “Pemeriksaan keuangan negara harus dilakukan secara independen dan objektif untuk menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan tata kelola keuangan negara.”
Dengan demikian, peran pemeriksaan keuangan negara di Kota Depok sangatlah penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Melalui kerjasama antara BPK RI, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan bahwa pengelolaan keuangan negara di Kota Depok dapat semakin baik dan terpercaya.